Beranda Kepri Terkait Izin Tambang, PP No. 23 Tahun 2010. Bupati dan Gubernur Paling...

Terkait Izin Tambang, PP No. 23 Tahun 2010. Bupati dan Gubernur Paling Bertanggungjawab

 

Kennedy dan warga terkait persoalan salah satu tambang tampa izin

Investigasipos.com| BINTAN. Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepri, masih melakukan pendalaman terkait proses penyidikan Kasus Korupsi Pemberian Izin Tambang. Sejauh ini, Kejati Prov Kepri belum menetapkan siapa tersangka yang terlibat dalam kasus izin Tambang Bauksit ini.

Dari pantauan investigasipos.com dilapangan terlihat, penyidik pidana khusus Kejati Kepri, telah memeriksa sejumlah pejabat Kepri yang terkait dalam Kasus Korupsi Pemberian Izin Tambang tersebut seperti, mantan Kadis ESDM Kepri, mantan Kepala PTSP Kepri, serta sejumlah saksi saksi lainnya.

Sementara itu, Kepala kejaksaan tinggi Provinsi Kepri, Edy Birton. Membenarkan pihaknya sedang memeriksa sejumlah saksi untuk dimintai keterangannya, namun ia enggan menyebutkan nama para pejabat Prov Kepri yang sedang diperiksa penyidik Kejati.

Selain itu, Edi Vinton juga katakan,
ada beberapa orang pejabat yang kita periksa saat ini, ada indikasi penyalahgunaan wewenang hingga merugian negara. pihak kami telah meminta dan menunggu hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk di tindak lanjuti hingga menetapkan siapa tersangkanya, sebut Kajati.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua LSM Pemantau Pengunaan Keuangan Negara (P2KN) Kepri, Kennedy Sihombing menyampaikan apresiasinya atas kinerja Kejati dalam menuntaskan persoalan Kasus Korupsi  Tambang Bauksit di Kab. Bintan.

Selain itu, Kennedy juga berharap agar Kajati Kepri bekerja seperti “Roket” cepat dan tepat sasaran, menuntaskan persoalan Kasus Korupsi Pemberian Izin Tambang. Bauksit ini. Jangan pula bekerja seperti “Parang” Tajam ke bawah tumpul keatas sehingga ada pihak lain yang sengaja dikorbankan, ” ujarnya.

Dalam aturan PP No. 23 Tahun 2010 cukup jelas menerangkan terkait Pemberian Izin Tambang. Bukti dari penegasan itu tertuang dalam Pasal 20 ayat (2) huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Begitu pula halnya dengan pemberian WIUP Mineral Logam dan Batubara. Dalam Pasal 10, ayat (2) huruf (b) disebutkan, sebelum dilakukan pelelangan WIUP mineral logam atau batubara, Gubernur harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari Walikota dan Bupati,” terang Kennedy.

Sampai saat ini PP tersebut masih berlaku hanya saja kewenangan itu beralih dari Kabupaten/Kota ke pihak Provinsi. Dan dalam keterangan  PP ini jelas bahwasanya yang paling bertanggung jawab dalam Kasus Korupsi Pemberian surat Izin Tambang di Bintan adalah Bupati dan Gubernur Kepri” tegas Kennedy, Kamis (08/8/2019).

(Wak Kur)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here