Beranda Berita Bintan Bahas Status Lahan “HL” di Lome Bintan, Ini Penjelasan DLHK Kepri Dalam...

Bahas Status Lahan “HL” di Lome Bintan, Ini Penjelasan DLHK Kepri Dalam Audensi

Poto Audensi Petani dan DLHK Kepri Bahas Status Lahan Hutan Lindung Negara di Lome Bintan

Selasa, 14 September 2021

Investigasipos.com | KEPRI – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menerima Audensi yang di ajukan petani melalui FKMTI Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang.

Audensi yang digelar dipimpin langsung Kepala dinas (Kadis) DLHK Kepri, Hendri ST di dampingi oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Penyuluhan, Haposan Siregar, S. Hut serta Kasi Tata Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, Bherly Andia, S. Hut, Selasa (14/9/21).

Dalam pembukaan Audensi Kadis DLHK memberikan kesempatan mempersilakan para perwakilan petani untuk menyampaikan masukan dan keluhannya kepada pihaknya (DLHK red).

“Silakan disampaikan keluhan dan masukannya,”ujar Kadis DLHK Kepri Hendri ST didepan tamu Audensi.

Dengan Pertanyaan “Apakah status tanah di Lome, desa Toapaya Utara Kecamatan Toapaya dan desa Malang Rapat Kecamatan Gunung Kijang Bintan yang di kelola warga petani, adalah Hutan Lindung” Ketua Kelompok Tani Wono Agung Suwari yang memulai jalannya Audensi tersebut.

Mendengarkan paparan dan masukan yang disampaikan Ketua Kelompok Tani Wono Agung, Kadis DLHK menerangkan seluk beluk, asal-usul tanah di Lome dan Malang Rapat, Bintan tersebut. jika itu dipastikan Hutan Lindung, ada aturan mainnya.

Poto Audensi Petani dan DLHK Kepri Bahas Status Lahan Hutan Lindung Negara di Lome Bintan

“Jika itu Hutan Lindung, tidak ada alasannya untuk tidak bisa dikelola dan dimanfaat masyarakat khususnya masyarakat tani, tentu semua itu ada aturan dan tata caranya,” kata Kadis DLHK sambil mengarahkan Kasinya.

Dijelaskan Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Penyuluhan, Haposan Siregar, S. Hut, untuk mengelola atau memanfaatkan tanah Hutan Lindung Negara, yang paling utama diprioritaskan untuk masyarakat yang berdomisili di sekitaran Hutan Lindung tersebut.

“Bukan berarti yang tidak berdomisili disana tidak boleh, hanya saja ini di prioritaskan untuk menghindari kecemburuan sosial bagi warga disekitar HL,” ungkap Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Penyuluhan DLHK ini.

Selanjutnya ketika Pendamping petani menanyakan kepada Kadis DLHK Kepri, apakah berdasarkan bukti Peta yang kami bawa menunjukan status lahan di Lome dan Malang Rapat itu adalah Hutan Lindung.

Kemudian melalui Kasi Penggunaan Kawasan Hutan, Bherly Andia, S. Hut dia menjelaskan bahwa, dari dasar Peta yang kami terima ini memang benar wilayah yang dimaksud adalah Hutan Lindung Negara hanya saja sudah berstatus Kesmen Area

Meskipun demikian dia tidak menepis bahwa lahan tersebut bisa di manfaatkan warga bukan perusahaan, dengan menyesuaikan ketentuan Hutan Lindung Kesmen area dan meminta ijin pada pihak yang berwenang.

Poto Audensi Petani dan DLHK Kepri Bahas Status Lahan Hutan Lindung Negara di Lome Bintan

“Untuk lahan Hutan Lindung khususnya yang ada di Lome, Malang Rapat dan sekitarnya di Kabupaten Bintan, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad berupaya untuk membebaskannya.

“Semua itu guna menjawab kebutuhan masyarakat Kepri, khususnya di Pulau Bintan dalam persoalan Pertanahan,” tuturnya.

Selanjutnya Kadis DLHK menegaskan, agar warga yang sudah mengelola lahan Hutan Lindung tersebut untuk membuat Kelompok Tani minimal 15 orang yang di ketahui oleh Kepala desa (kades) setenpat.

“Nanti Tim DLHK Kepri akan turun memastikan Lokasi-lokasi yang telah di kelola oleh petani. Di usahakan yang didata memang benar-benar yang aktif berkebun dan bertani disana, pungkasnya sembari mengucap terimakasih kepada para Ketua dan pendamping kelompok Tani Lome dan Malang Raat, karena telah sudi berkunjung ke kantor DLHK Kepri.

Turut hadir dalam Audensi tersebut, Ketua Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi, Kennedi Sihombing, Ketua FKMTI Tanjungpinang – Bintan M Sukur SH LLM dan Penasehat Hukum Petani Batu Bara SH. (Redaksi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here