Beranda Berita Bintan Bupati Bintan Non aktif Terancam Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang

Bupati Bintan Non aktif Terancam Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang

Bupati Bintan Non aktif Terancam Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang

Minggu, 05 September 2021

Investigasipos.com | Jakarta  –  Ketua KPK, Firli Bahuri sebut, KPK bisa saja membuka opsi menerapkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang terkait kasus korupsi pengaturan cukai dan minuman alkohol di Bintan pada 2016-2018.

Menurut Firli, KPK tidak hanya fokus pada penerapan pasal-pasal tindak pidana korupsi saja. Bisa jadi dalam hasil penyidikan lebih lanjut bahwa ini TPPU,” kata Firli saat mengelar konferensi pers Jumat (3/9/21) di gedung KPK.

“Bupati Bintan nonaktif Apri Sujadi diduga memiliki berbagai aset, untuk itu KPK tidak hanya fokus pada hukuman pidana, melainkan juga akan pengembalian aset negara,” jelas Firli
dihadapan awak media.

“Disini Bupati yang bersangkutan punya rumah, punya ruko dan lain-lain, bisa saja asal harta tersebut terkait unsur TPPU dan kita akan segera buktikan,” tambah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini.

Firli juga menegaskan untuk membuktikan hal itu penyidiknya masih bekerja keras mndalami aset-aset para tersangka. Output penindakan ini bukan sekadar pemidanaan, tapi bagaimana bisa mengembalikan kerugian negara sebesar-besarnya.

Soal hitung-hitungan KPK dalam kasus ini, Firli mengibaratkan bayi yang baru saja lahir di mana telah dihitung juga merokok demi mengatur cukai dalam kasus korupsi ini.

“Disini saya hanya mengambarkan saja, kenapa kasus korupsi ini jadi perhatian KPK. Kita cukup prihatin bagaimana para penyelenggara negara mengambil keuntungan dari sebuah kebijakan, namun merugikan pemasukan negara.

“Rokok ini dibutuhkan bahkan lebih dari jumlah penduduk. Hitung-hitungan kami mengibaratkan, bayi yang baru saja lahir sudh dihitung merokok Karena itu kerugian negara kurang lebih Rp 250 miliar,” pungkasnya

Kasus ini disebut bermula saat Apri mengumpulkan para distributor rokok untuk pengajuan kuota rokok.
Apri memerintahkan stafnya mengumpulkan para distributor rokok soal pengajuan rokok di BP Bintan di salah satu hotel di Batam pada awal Juni 2016 lalu

Dalam pertemuan itu diduga Apri Sujadi telah menerima sejumlah uang dari para pengusaha rokok yang hadir. KPK menduga Uang yang diterima AD
sebesar Rp 6,3 miliar. (Kontributor)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here