Lsm P2KN Kepri, Bantu Warga Selesaikan Urusan Tanah yang Diduga di Kuasai Pihak PT

Foto Ketua Lsm P2KN Kepri dan Tim Saat Meninjau Lokasi Tanah Almarhum Suharsono

Minggu, 30 Agustus 2020/ 13,39 Wib

BINTAN, Investigasipos.com -Carut marut terkait Permasalahan Sengketa Kepemilikan Lahan di Kabupaten Bintan Kepulauan Riau (Kepri) kembali terjadi, tepatnya di Desa Gunung kijang Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan. Kali ini menimpa Keluarga Besar Almarhum Bapak Suharsono (Pensiunan Polisi).

Salah Seorang anaknya Lina, (Wanita Paruh baya) kepada Ketua Lsm Pemantau Penggunaan Keuangan Negara (P2KN) Kepri, Kennedi Sihombing mengatakan, Sebelumnya Almarhum Ayahnya telah meninggalkan warisan berupa tanah di Lokasi Desa Gunung Kijang yang sudah digarap keluarga dan di bagi-bagikan kepada anak-anaknya (ahli waris).

Karena keterbatasan waktu dan tempatnya juga jauh, tak rutin dilihat, menjadi pemicu tanah Peningalan almarhum ayah Lina Raif  dan diduga telah dikuasai serta dijual orang ke pengusaha PT. Anehnya sebagai ahli waris mereka sama sekali tidak mengetahui hal itu. Sementara pihak Desa yang ditanyai mengelak dan mengaku tidak tau.

“Sudah saya tanyakan kemarin pada pihak Desa, namun mereka katakan kenapa baru ditanyakan sekarang, mereka mengelak dan mengaku tidak tau terkait persoalan tanah tersebut. Padahal sebelumnya Almarhum ayah saya (Suharsono) telah memiliki surat dan bukti sempadan lainnya,” ucap Lina.

Menangapi hal itu, Ketua Lsm P2KN Kepri. Kennedi Sihombing tegaskan, akan siap membantu menyelesaikn permasalahan penyerobotan tanah warga tersebut, meski diduga telah garap ataupun dicaplok pihak lain dengan sengaja maupun dengan cara-cara berkonpirasi.

“Kapanpun jika masyarakat merasa perlu dan menginginkan bantuan kami dalam hal yang positif, Saya atas nama Ketua Lsm P2KN Kepri, akan selalu siap membantu, apalagi urusan menyangkut Rakyat Kecil yang jelas – jelas telah dibodohi,” ujar Kennedi yang dikenal selalu membantu Rakyat Kecil ini.

Kennedi juga jelaskan, persoalan pertanahan yang kerap kali terjadi, khususnya di Kabupaten Bintan Kepulauan Riau (Kepri) yang disebabkan oleh pengarapan liar dan dugaan konspirasi mapia tanah oleh Oknum pejabat Kecamatan, Kelurahan/ Desa, BPN dan Pengusaha, sudah selayaknya mendapat perhatian Khusus oleh Aparat Penegak Hukum setempat.

Pasalnya, warga yang menjadi korban dalam hal Konpirasi mafia tanah ini rata-rata adalah orang yang berkehidupan susah (Rakyat kecil) dan tak mengerti Hukum. Mereka dibuat tak berdaya oleh pengarap maupun para mapia tanah ini. Dengan modus berbagai cara  mereka lakukan untuk merebut dan menguasai tanah warga yang tak berdaya tersebut.

“Kejamnya, hampir rata-rata tanah warga yang dikuasai oleh pengarap dan pihak PT diaminkan oleh pihak Kecamatan, Kelurahan/Desa dan BPN. Bahkan ada pula oknum Kelurahan/Desa yang berani mengeluarkan surat baru untuk diatas surat lama untuk mengelabui dan menghilangkan hak Warga tersebut,” ucap Ketua Lsm P2KN Kepri ini.

Sementara itu, berdasarkan pengaduan dan temuan dilapangan terkaut kasus pertanahan warga tersebut kami dapat menilai dua permasalahan dalam perkara ini diantaranya,

A. Bukti Hak Milik Tanah

Berdasarkan Pasal 24 ayat 1 bagian Penjelasan, mengatakan bahwa alat bukti sebagai berikut:

Alat Bukti Tertulis
Berdasarkan Pasal 24 ayat 1 bagian Penjelasan, mengatakan bahwa Bukti kepemilikan itu pada dasarnya terdiri dari bukti kepemilikan atas nama pemegang hak pada waktu berlakunya UUPA dan apabila hak tersebut kemudian beralih, bukti peralihan hak berturut-turut sampai ke tangan pemegang hak pada waktu dilakukan pembukuan hak. Alat-alat bukti tertulis yang dimaksudkan dapat, berupa:

a. grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (Staatsblad. 1834 27), yang telah dibubuhi catatan, bahwa hak eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik; atau

b. grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (Staatsblad. 1834 27) sejak berlakunya UUPA sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 di daerah yang bersangkutan; atau

c. surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan; atau

d. sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959; atau

e. surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya; atau

f. akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini; atau

g. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan; atau

h. akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977; atau

i. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan; atau

FotoLina anak dari Almarhum Suharsono (pemilik tanah) bersama Ketua Lsm P2KN Kepri, Kennedi Sihombing dilokasi

j. surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atau

k. petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961; atau

l. surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan; atau

m. lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, Pasal VI dan Pasal VII Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA

2. Alat Bukti Tidak Tertulis

Selain alat bukti tertulis, terdapat juga alat bukti yang tidak tertulis, hal tersebut berdasarkan dijelaskan pada Pasal 24 ayat 1 bagian Penjelasan, yang mengatakan bahwa “Dalam hal bukti tertulis tersebut tidak lengkap atau tidak ada lagi, pembuktian kepemilikan itu dapat dilakukan dengan keterangan saksi atau pernyataan yang bersangkutan yang dapat dipercaya kebenarannya menurut pendapat Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik. Yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang cakap memberi kesaksian dan mengetahui kepemilikan tersebut”.

Penjelasan pada Pasal 24 ayat 1, dipertegas oleh Pasal 24 Ayat 2 bagian Penjelasan, yang mengatakan “Ketentuan ini memberi jalan keluar apabila pemegang hak tidak dapat menyediakan bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud ayat (1) baik yang berupa bukti tertulis maupun bentuk lain yang dapat dipercaya. Dalam hal demikian pembukuan hak dapat dilakukan tidak berdasarkan bukti kepemilikan akan tetapi berdasarkan bukti penguasaan fisik yang telah dilakukan oleh pemohon dan pendahulunya.

Pembukuan hak menurut ayat ini harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. bahwa penguasaan dan penggunaan tanah yang bersangkutan dilakukan secara nyata dan dengan itikad baik selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut turut;

b. bahwa kenyataan penguasaan dan penggunaan tanah tersebut selama itu tidak diganggu gugat dan karena itu dianggap diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan;

c. bahwa hal-hal tersebut diperkuat oleh kesaksian orang-orang yang dapat dipercaya;

d. bahwa telah diberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan melalui pengumuman sebagaimana dimaksud Pasal 26;

e. bahwa telah diadakan penelitian juga mengenai kebenaran hal-hal yang disebutkan di atas;

B. Bentuk Kasus Pertanahan

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan (“Permen ATR No,11/2016”), yang dimaksud dengan Kasus Pertanahan adalah Sengketa, Konflik, atau Perkara Pertanahan untuk mendapatkan penanganan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan.

Bila memperhatikan difinisi Kasus Pertanahan tersebut di atas, terdapat tiga (3) jenis Kasus Pertanahan:

Sengketa Tanah adalah perselisihan pertanahan antara orang perorangan, badan hukum,atau Lembaga yang tidak berdampak luas (Pasal 1 angka 2).
Konflik Tanahadalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau Lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas (Pasal 1 angka 3)
Perkara Tanah adalah perselisihan pertanahan yang penanganan dan penyelesaiannya melalui Lembaga peradilan (Pasal 1 angka 4)
PENDAPAT DAN SARAN

A. Pendapat

Hak Milik Tanah
Berdasarkan kutipan berita dan kronologis perkara diatas, pihak yang mengaku pemilik tanah memilki alat bukti tertulis yang berupa Girik Tanah yang hilang dan atas kehilangan tersebut dibuatkannya sebuah Surat Kehilangan. Karena di dalam pemberitaan tersebut tidak diutarakan memiliki foto-copy girik tanah tersebut, sehingga saya mengasumsikan tidak ada Salinan foto-copy yang dikuasai oleh pihak yang mengaku pemilik tersebut.

Selain alat bukti berupa Girik Tanah, bahwa dikatakan ada rencana untuk membayar pajak atas tanah tersebut, saya berasumsi bahwa sebelumnya telah memilik bukti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sehingga saya mengasumsikan memilik SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) yang diterbitkan oleh lembaga pemerintahan yang berwenang terhadap pemilik tanah tersebut, yang tentunya terdapat data identitas nama .wajib pajak dan nomor wajib pajak atas tanah tersebut.

Selain alat bukti tertulis yang tersebut di atas, apabila pemilik memiliki alat bukti tidak tertulis, yang diatur di dalam Pasal 24 PP No. 24 Tahun 1997, maka kedua jenis alat bukti kepemilikan tanah tersebut dapat menjadi kekuatan hukum terhadap kepemilikan tanah tersebut.

2. Penyelesaian Sengketa

Bila memperhatikan kutipan berita kasus tersebut dan kronologis perkara tanah tersebut, saya mengartikan bahwa kasus tanah tersebut tergolong dalam bentuk Sengketa Tanah. Dikatakan pada Pasal 1 angka 2 Permen ATR No. 11/2016, Kasus tanah tersebut terjadi adanya suatu perselisihan pertanahan antara orang perorangan dengan badan hukum yang bergerak di bidang usaha Properti, dan kasus tersebut tidak berdampak luas.

Bila memperhatikan kutipan berita tersebut pihak yang mengakui tanah tersebut, melakukan pengaduan ke Kantor Kelurahan setempat, akan tetapi tidak menghasilkan penjelasan dan keputusan yang berpihak. Untuk itu berdasarkan Pasal 4 Permen ATR No. 11/2016 Penyelesaian Sengketa tanah tersebut dapat dilakukan dalan bentuk Pengaduan Masyarakat. Penyelesaian Sengketa Tanah dalam bentuk Pengaduan Masyarakat, berdasarkan Pasal 6 permen ATR No.11/2016 ketentuan penyelesaian sengketa pertanahan tersebut sebagai berikut:

a. Dalam melaksanakan penyelesaian Sengketa atau Konflik berdasarkan Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, Kementerian menerima Pengaduan terkait Sengketa dan Konflik dari masyarakat.

b. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan secara tertulis, melalui loket pengaduan, kotak surat atau website Kementerian.

c. Dalam hal Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kantor Wilayah BPN dan/atau Kementerian,berkas Pengaduan diteruskan kepada Kepala Kantor Pertanahan.

d. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat identitas pengadu dan uraian singkat kasus.

e. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan fotokopi identitas pengadu, fotokopi identitas penerima kuasa dan surat kuasa apabila dikuasakan, serta data pendukung atau bukti-bukti yang terkait dengan pengaduan.

f. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Permohonan Pengaduan yang telah ditujukan kepada BPN, kemudian BPN akan menindaklanjutinya, hal tersebut BPN wajib melaksanakan perintah ketentuan yang terdapat di dalam Permen. ATR No.11/2016 terhadap pengaduan yang diajukan oleh masyarakat.

Berdasarkan pasal 24 Permen ATR No.11/2016, setelah proses pembuktian hak kepemilikannya, maka BPN dalam perkara tersebut di atas akan menerbitkan berupa Keputusan Pembatalan Hak Atas Tanah. Sehingga salah satu pihak yang mengakui dianggap batal hak kepemililkannya terhadap tanah sengketa tersebut

Penyelesaian sengketa tanah tersebut juga dapat melalui proses mediasi, hal tersebut diatur di dalam Pasal 37 Permen ATR No. 11/2016, akan tetapi apabila proses mediasi tidak menimbulkan kesepatakan, maka para pihak dapat melakukan menyelesaikan sengketa tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 39 ayat 4 Permen ATR No. 11/2016.

2. Saran

Berdasarkan Pendapat di atas, maka saya menyarankan bagi pihak yang merasa dirugikan atas dugaan adanya penyerobotan atau penguasaan tanah tersebut, dapat menempuh jalur hukum, dengan melakukan tindakan hukum agar mendapatkan kepastian hukum. Apabila pihak yang dirugikan tidak mengerti untuk melakukan tindakan hukum, maka dapat menunjuk dan memberikan kuasa kepada Penasehat Hukum untuk membantu melakukan upaya hukum,” Terang Kennedi di kutip Dr Pakar Hukum Handoko.

Adapun dasar hukum dalam hal ini adalah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah danP Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan,” tutup Kennedi. (Tim)

Recommended For You

Redaksi

About the Author: Redaksi

Media Investigasi Groups. Powered by Perwinsus.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *