ICW dan L. KPK Sebut, Pengungkapan Kasus Tambang Di Daerah Jarang Sentuh Aktor Utama

Foto: Ketua Lsm KPK Kepri dan Staf Divisi Investigasi ICW, Wana Alamsyah

Minggu, 05 September 2020, 17.00 Wib

KEPRI, Investigasipos.com –
Hampir dua tahun diproses,
kasus pemberian Surat Izin Usaha Tambang Bauksit di Kabupaten Bintan oleh Kejaksaan tinggi (Kejati) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tak mampu ungkap dan sentuh aktor-aktor utamanya.

Ironisnya, sebelum putusan kasus ini diumumkan oleh Penyidik Kejati Kepri, bahkan banyak dari Masyarakat, LSM, Pegiat Anti Korupsi serta Awak Media sudah tau dan dapat menebak bakalan apa dan siapa yang nantinya  akan disangkakan dalam kasus tersebut.

Anehnya lagi, meski pun banyak dari Masyarakat, LSM, Pegiat Anti Korupsi serta Awak Media yang tau ada peran dan keterlibatan sejumlah Aktor Intelek yang diduga Oknum Anggota dewan dan Petinggi daerah, tetap saja dalam Penggungkapanya Penyidik Kejati Kepri tidak menyentuh mereka.

Staf Divisi Investigasi ICW, Wana Alamsyah kepada kontributor Investigasipos.com mengungkapkan. Aparat Penegak Hukum didaerah memang cenderung gagal untuk membongkar Kasus Korupsi yang melibatkan Anggota dewan dan Kepala daerah, apalagi jauh dari Pusat Pemerintahan.

Baca juga : Kennedi: Diduga Sejumlah Perusahan Bauksit di Bintan Tak Setor Pajak Royality ke Kas Negara

Menurut Wana, penanganan Kasus korupsi di daerah hanya sebatas menangkap sejumlah orang-orang kecil saja seperti PNS dan rekanan kerjanya (Pengusaha/ Kontraktor). Sementara aktor-aktor utama yang menjadi otak di balik Kasus Korupsi tersebut jarang tersentuh.

“Upaya penegakan hukum untuk Kasus-kasus Korupsi, seringkali seperti itu. Umumnya penegak hukum didaerah tidak dapat menangani kasus birokrasi yang melibatkan Oknum Anggota dewan dan Kepala daerah,” ucap Staf Divisi Investigasi ICW, Wana Alamsyah.

Biasanya, bisa saja sampai melibatkan Oknum Anggota dewan dan Kepala daerah, akan tetapi yang menjadi tersangkanya seringkali hanya berhenti pada Kepala dinas dan rekanan kerjanya saja. Seperti pengusaha atau Kontraktor,”tutup Wana.

Sementara itu disisi lain, Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Kepri, Ali rahim menegaskan dalam penanganan kasus ini, Tim Penyidik Kejati Kepri sudah bekerja maksimal sesuai dengan Tipoksi dan SOP.

Baca juga : Dua Pejabat Pemprov Kepri Dicopot, Gubernur dan Bupati Bintan Tersandera

Dari hasil pemeriksaan yang dilakulan Penyidik, sudah betul betul menagnialisa siapa siapa saja yang menjadi pelaku- pelakunya baik aktor intelektualnya maupun turut serta dan siapa yg berperan hanya sebagai saksi.

“Untuk menerapkan siapa pelaku dalam kasus mana pun, selalu kita ekspos di depan piminan. Jadi memang betul-betul selektif sesuai dengan peran masing masing. Penyidik juga sangat teliti dalam melakukan pemanggilan,” terang Ali Rahim.

Lain halnya dengan Awang (nama samaran) 46 tahun kepada media ini dia sampaikan, dirinya sangat kecewa atas putusan Kejati Kepri yang hanya menetapkan 12 orang tersangka tersebut. Menurutnya Kejati Kepri seharusnya lebih berani mentersangkakan aktor intelek dibelakang kasus ini.

“Terus terang, kami (masyarakat) kecewa atas putusan Kejati Kepri tersebut. Masak hanya 12 orang saja yang diungkap sebagai tersangka, sementara ada aktor intelek (utama) seperti Oknum Anggota dewan dan Petinggi daerah di balik kasus ini malah tidak tersentuh sama sekali.

“Sungguh Luar biasa Proses Hukum itu” beber Awang

Baca juga : Kennedi: Masyarakat Gerah Kejati Kepri Tumpul Tangani Kasus Korupsi 

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Lsm Komando Pemberantas Korupsi (L.KPK), Kennedi Sihombing katakan. Sering kali kita melihat Proses Hukum yang dijalankan Aparat Penegak Hukum, Khususnya di Kejati Kepri, selalu tidak sejalan dengan pandangan hukum yang diketahui masyarakat.

Pada kenyataannya apa dan siapa yang seharusnya dipandang pantas oleh masyarakat untuk dihukum, seringkali dalam proses pengungkapanya justru berbalik arah dan bahkan tidak tersentuh sama sekali apalagi jika menyangkut nama-nama Oknum Anggota dewan dan Kepala daerah,” ungkap Kennedi.

Secara tegas Kennedi juga tekankan, Pihaknya Lembaga Komando Pemberantas Korupsi (L.KPK) bersama masyarakat akan selalu berjuang mengkritik pihak Penegak Hukum jika saja terbukti melakukan Praktek-praktek hukum yang tifak benar dan tidak sesuai dengan Kaedah Hukum yang sesungguhnya.

“Sekali lagi saya tegaskan, bersama Rakyat kami dari Lembaga Komando Pemberantas Korupsi (L.KPK), akan selalu berjuang mengkritik Aparat Penegak Hukum jika saja melakukan Praktek Hukum yang tidak sesuai dengan Kaedah Hukum yg sesungguhnya” pungkas Ketua L.KPK Kepri ini.

Pewarta: Muhamad Sukur/ Editor: Ramadhan Hasibuan

 

Recommended For You

Redaksi

About the Author: Redaksi

Media Investigasi Groups. Powered by Perwinsus.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *