Mahfud Bongkar Mafia Tambang Daerah yang Sandera 126 Kapal Batu Bara
Minggu, 26 Maret 2023
Kontributor Jakarta
Investigasipos.com — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menceritakan
detik-detik keberhasilan mereka
membebaskan 126 Kapal Batu bara milik para pengusaha dalam negeri dari mafia tambang.
Pembebasan itu dilakukan setelah dirinya mendapatkan laporan dari pengusaha yang ingin mengekspor batu bara nya ke Hongkong namun terkendala karena ada penahanan dan meminta bayaran kepada pengusaha jika ingin dibebaskan.
Setelah menerima laporan Menko Mahfud MD Langsung menelepon Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk bertanya dan memastikan apakah ada kapal Batu bara yang ditahan,
sembari mengirimkan nama kapal tersebut kepada Menteri ESDM.
Kemudian menjelang sore, kata Mahfud orang yang melapor itu datang kepadanya lalu mengucapkan terimakasih. Menurutnya bukan hanya dia saja yang dibebaskan tapi ada 126 kapal lain yang juga ikut dilepas.
“Untung ada pak Arifin turun tangan sehingga mereka terbebaskan dari ulah mafia tambang yang berkedok administrasi daerah sebagai upaya untuk meminta uang,” tuturnya.
Menurut si pelapor, tambah Mahfud jika saja tidak dilepaskan pada hari itu, maka mereka akan mengalami kerugian hingga puluhan miliar rupiah. Hal itu dikarenakan pihaknya dianggap melanggar kontrak akibat batu bara yang tidak sampai tujuan tepat waktu.
Mahfud menegaskan bahwa pemerintah sudah memiliki aturan dan kebijakan tegas terhadap kasus-kasus konkret, seperti penahanan kapal batu bara ini. Namun, ia mengakui di bawah memang terkadang masih terjadi korupsi dan tidak berubah.
Terkait hal tersebut, Arifin mengatakan pihaknya sedang melakukan perbaikan pola kerja untuk bisnis pertambangan. Pemerintah melalui Kementerian ESDM sudah membuat daftar yang berasal dari masukan-masukan stakeholder, akademisi, parlemen untuk mengatasi permasalah mafia di sektor pertambangan ini.
“Kita berkomunikasi terus dengan Menko Polhukam untuk bisa mendapatkan re-enforcement. Kita tetapkan kebijakan satu peta agar tidak ada lagi masalah tumpang tindih mengenai izin, sebelumnya
banyak yang akhirnya masuk ke ranah hukum, tapi saat ini semua sudah kita tarik ke pusat,” tutupnya
