Beranda Nasional Protes Syarat Pencalonan Presiden, Rocky Gerung Ancam Bikin Liga Boikot Pemilu

Protes Syarat Pencalonan Presiden, Rocky Gerung Ancam Bikin Liga Boikot Pemilu

Selasa, 30 Sepember 2022                        Penulis: Muhammad Sukur

Poto Akademisi Rocky Gerung

Investigasipos.com – Akademisi Handal, Rocky Gerung bakal membentuk Liga Boikot Pemilu atau LBP sebagai sikap protes atas syarat pencalonan presiden yang harus mendapatkan 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional.

Menurut Rocky, mestinya tidak ada presidential threshold dalam pencalonan presiden di pilpres. Ia pun meminta agar partai-partai politik menggugat ambang batas 20 persen itu ke MK demi demokrasi Indonesia.

Jika masih berupaya koalisi demi merebut tiket, itu artinya kalian enggak paham demokrasi. Kalau enggak paham, saya akan pimpin gerakan untuk boikot pemilu, namanya Liga Boikot Pemilu,” ujar Rocky mengutip 20Detik, Kamis (23/6/22) lalu.

Selanjutnya rocky mengatakan bahwa Partai Politik atau parpol banyak melakukan pencitraan di mana mereka seolah-olah berjalan demi demokrasi. Padahal, yang menjadi target utamanua yakni tiket menuju pemilu.

“Saya serius mengatakan saat ini partai-partai mempertontonkan kepada rakyat seolah-olah mereka bekerja demi demokrasi, padahal cuma mau tiket saja. Tak boleh ada tiket aturan itu harus dibatalkan,” tuturnya.

Ambang batas 20 persen hanya menjadi kunci bagi ‘dalang’ menjelang ajang kontestasi nasional pada 2024 mendatang dan ini hanya penentu permainan tersebut akhirnya memaksa parpol ‘kawin paksa’ untuk mencapai ambang batas tersebut

“Saya sarankan Demokrat maju ke MK, PKB lalu berwacana, PKS sudah pasti akan di situ. Bahkan DPD sebagai lembaga mau maju kok. Jadi itu sebagai nasihat dari orang yang prihatin terhadap upacara kawin paksa kalian,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menilai Rocky Gerung kerap kali memaparkan buah pikiran yang cemerlang, mencerahkan dan mencerdaskan.

Dalam tatanan ideal konstitusi banyak hal yang perlu diperbaiki. Namun PKB belum sampai pada tahap ingin mengajukan gugatan ambang batas 20 persen.
PKB belum pada level itu.

Setidaknya kita sudah mengalami pada periode-periode awal, sebenarnya presidential threshold hampir sama dengan parliamentary threshold, sekitar 3 hingga lima persen,” pungkasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here