Sekda Prov Kepri: Pilkada Tetap Harus Dilaksanakan Dengan Protokol Kesehatan yang Ketat

Sekda Prov Kepri: Pilkada Tetap Harus Dilaksanakan Dengan Protokol Kesehatan yang Ketat

Jum’at, 12 Juni 2020, 16,10 Wib.

KEPRI, Investigasipos.com _ Sekda Prov Kepri H.TS. Arif Fadillah menyampaikan pandemi Covid-19 yang melanda dunia sampai saat ini belum menunjukan tanda-tanda mereda dan belum dapat diprediksi kapan berakhir. Hal ini juga berdampak besar pada seluruh sendi kehidupan masyarakat khususnya Kepulauan Riau

Banyak hal yang tidak bisa kita lakukan seperti biasanya di tengah pandemic ini, salah satunya tentang pelaksanaan pilkada yang kita undur hingga 09 Desember 2020. Namun untuk menunjukan kedewasaan dalam berdemokrasi maka pilkada tersebut tetap harus kita laksanakan.

“Walaupun dalam kondisi pandemic, pilkada harus kita laksanakan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin,” ucap Arif saat memimpin Video Conference Rapat Pembahasan Persiapan Pilkada bersama Bupati/Walikota, KPU & BAWASLU se – Kepri di Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Jum’at (12/06/2020).

Turut hadir pada kesempatan ini Kepala Badan Kesbangpol Linmas Lamidi, Kepala Dinas PMD dan Disdukcapil Sardison, Kepala Dinas Kominfo Zulhendri, kepala Biro Pembangunan Porivnsi Kepri Aries Fhariandi, Ketua KPU dan Bawaslu Provinsi Kepri, Perwakilan Pemerintah Kabupaten/ Kota serta KPU dan Bawaslu Kab/ Kota Se-Provinsi Kepri.

Baca juga : Proses Persidangan Dianggap Aneh dan Janggal, Novel Kritisi Keputusan Jaksa

Pada akhir tahun 2020, Arif menyampaikan bahwa ada 7 daerah di kepulauan Riau yang melaksanakan pemilihan Kepala daerah serentak, minus Kota Tanjungpinang yang tidak akan melaksanakan pilkada karena masih belum berakhir masa jabatan Kepala Daerahnya.

“Prov Kepri, Kota Batam, Kabupaten Karimun, Lingga, Natuna serta Kepulauan Anambas akan melaksanakan pilkada pada 09 Desember 2020 nanti, sedangkan khusus Kota Tanjungpinang hanya melaksanakan Pemilihan Gubernur secara serentak saja,” terang Arif.

Terkait pelaksanan pesta demokrasi di tengah pandemic ini, Arif menjelaskan bahwa pada pelaksanannya harus tetap berpedoman pada protokol kesehatan agar terhindar dari sebaran Covid-19. Hal ini tentunya berdampak pada penambahan anggaran yang harus disediakan oleh Pemerintah dalam melindungi petugas yg bekerja.

“Untuk KPU Prov dan Kab/ Kota saat ini belum ada alokasi anggaran untuk memenuhi protokol kesehatan. Oleh karena itu kepada KPU agar segera mengusulkan anggaran tambahan ke pemda masing-masing. Akibat jumlah pemilih di TPS dibatasi tentu TPSd dan petugas KPPS akan bertambah. Selain itu mereka juga harus dilengkapi dengan APD,” ungkap Arif.

Adapun untuk kesuksesan dalam pelaksanan Pilkada serentak tahun ini, Arif menyampaikan bahwa Pemerintah Prov Kepri terus berkoordinasi dengan KPU, Bawaslu, Kepolisian, Ormas serta masyarakat secara umum agar pemilihan ini dapat berjalan jujur adil, demokratis serta aman terkendali.

“Berbagai upaya telah dilakukan pemprov untuk menjamin pelaksanan pilkada kali ini yaitu dengan menjamin ketersediaan anggaran untuk penyelengara pilkada, menjaga stabilitas politik dan keamanan dengan mengaktifkan peran forkopinda serta menjalin kerjasama dengan tokoh masyarat, tokoh agama untuk bersama menjaga kondutifitas,” jelas Arif.

Masih terkait dengan pandemic Covid, Arif berpesan kepada seluruh penyelenggara Pemilu agar  tetap menjaga kesehatan dan  selalu  mengingatkan untuk hidup bersih dan disiplin baik diri sendiri maupun  kepada lingkungan sekitar untuk menerapkan pola hidup sesuai dengan protokol kesehatan.

“Pilkada saat ini tentu berbeda dengan pilkada tahun-tahun sbelumnya. Saran saya, untuk penyelenggara kalau bisa yang bertugas di lapangan janganlah mereka yang umurnya rentan tertular covid, lebih baik yang masih energik karena melihat pengalaman pilkada sebelumnya banyak yang meninggal akbiat kelelahan, apalagi saat ini ada covid tentu sangat berbahaya,” ujarnya.

Sementara itu Ketua KPU Prov Kepri, Sri Wati menyampaikan seiring dengan pandemi saat ini membuat Pemerintah khususnya pemerintah daerah banyak mengalami kondisi defisit keuangan, oleh karena itu bersama Pemerintah Daerah KPU harus aktif membahas pembagian anggaran serta tugas dan tanggungjawab dalam mensukseskan pilkada serentak tahun ini.

“Kita harus terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk pembahasan sharing anggaran terkait hal-hal apa saja yang menjadi tanggungjawab KPU dan  Pemerintah Daerah. Apalagi dengan penerapan protokol kesehatan kali ini mengakibatkan penambahan TPS,  Penambahan Petugas KPPS, biaya logistic serta tambah juga biaya APD untuk petugas,” pungkasnya. (HMS)

Editor : Muhamad Sukur

Recommended For You

Redaksi

About the Author: Redaksi

Media Investigasi Groups. Powered by Perwinsus.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *