Beranda Berita Bintan Tak Kunjung Diproses BPN, Warga Bintan Tagih Janji Presiden Cabut Ijin HGU-HGB...

Tak Kunjung Diproses BPN, Warga Bintan Tagih Janji Presiden Cabut Ijin HGU-HGB Tanah Telantar

Selasa 24 Mei 2022                                            Penulis : Muhammad Sukur

Warga Petani saat Orasi di DPRD Kepri meminta desak Presiden Mencabut Ijin HGU-HGB Tanah Telantar di Bintan

KEPRI – Investigasipos.com – Masyarakat Komunitas Petani di Kabupaten Bintan kembali menyuarakan tuntutannya menagih Janji Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang akan mencabut Ijin HGU-HGB tanah Terindikasi Telantar.

Sudah setahun menunggu pengaduan HGU dan HGB tanah terindikasi terlantar yang dilaporkan masyarakat Komunitas Petani Bintan melalui FKMTI Korwil Tanjungpinng-Bintan kepada Kanwil BPN Kepri c/q Kemen ATR/BPN RI belum juga diproses.

“Sudah setahun menunggu berkas pengaduan HGU dan HGB tanah terlantar yang dilaporkan warga melalui FKMTI ke Kanwil BPN Kepri belum juga diproses,” ucap Edi Bagio, salah satu RT di Lome Desa Toapaya Utara.

Menurut Bagio padahal Presiden Jokowi telah berjanji akan mencabut satu persatu ijin HGU dan HGB tanah terlantar dimulai sejak Desember 2021 dengan tujuan untuk melancarkan Pembangunan dan perekonomian Rakyat.

“Akan kami lihat HGU dan HGB yang ditelantarkan semuanya, mungkin bulan ini atau bulan depan akan saya mulai cabut satu per satu,” ungkap Jokowi saat Pembukaan Kongres Ekonomi Umat Islam Ke-II, Jumat (10/12/21) lalu.

Warga Petani saat Orasi di DPRD Kepri meminta desak Presiden Mencabut Ijin HGU-HGB Tanah Telantar di Bintan

Untuk diketahui, Badan Pertanahan Nasional (BPN) mencatat ada 1,2 juta hektare lahan di Indonesia yang terindikasi terlantar. Lahan dengan status Hak Guna Usaha (HGU) mendominasi jumlah lahan seluas 1,19 juta hektare dan mencapai 1.172 bidang.

Kemudian lahan dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) jumlah lahan seluas 67.605 hektare atau 3.113 bidang. Terakhir, lahan Hak Pakai (HP) dengan jangka waktu tertentu seluas 6.043 hektare dengan 18 bidang.

Tanah HGU memiliki luas hak mencapai 2,72 juta hektare. Sementara, tanah HGB memiliki luas hak 82.037 hektare dan tanah HP memiliki luas hak sebesar 7.080 hektare.

Dari data tersebut, baru 89.869 hektare yang telah ditetapkan sebagai tanah terlantar. Sisanya, lahan seluas 226 ribu hektare sudah dimanfaatkan dan dikeluarkan dari basis data.

Selanjutnya, Kementerian ATR mengusulkan penetapan tanah terlantar seluas 294.290 hektare.

Warga Petani saat Orasi di DPRD Kepri meminta desak Presiden Mencabut Ijin HGU-HGB Tanah Telantar di Bintan

Lalu, lahan dengan status sudah penertiban belum dilanjutkan seluas 428.452 hektare, belum penerbitan dan belum berakhir hak seluas 120.796 hektare, serta belum penertiban tetapi sudah berakhir hak seluas 106.108 hektare.

Dalam menerbitkan tanah terlantar, terdapat tiga yang harus dilakukan. Pertama, mengidentifikasi dan penelitian terhadap tanah terlantar, Kedua peringatan tanah terlantar dan Ketiga, penetapan tanah terlantar.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU PA), tanah terlantar merupakan tanah yang sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan dari pada haknya.

Sementara itu, dalam PP Nomor 11 Th 2010 tentang Penertiban, Pendayagunaan Tanah Terlantar menyebut bahwa objek tanah terlantar ialah Hak Milik (HM), HGU, HGB, HP, dan HPL, atau dasar penguasaan atas tanah yg tidak diusahakan, dipergunakan sesuai dngan tujuan pemberian hak.

Walaupun demikian, lahan terlantar itu tidak termasuk lahan yang dimiliki perorangan sekalipun tidak digunakan dan diusahakan sebagaimana mestinya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here