Beranda Berita Bintan Hari ini Kita Lihat Penegak Hukum di Bintan Tidak Berpihak Kepada Rakyat...

Hari ini Kita Lihat Penegak Hukum di Bintan Tidak Berpihak Kepada Rakyat Kecil

Warga petani saat melapor di Polres Bintan  pada 19 Juli 2021 lalu

Minggu, 25 Juli 2021

Investigasipos.com | Bintan – Ibarat jatuh ketimpa tangga, ini lah yang dialami sejumlah warga yang bertani di Lome, Desa Toapaya, Kecamatan Toapaya Utara. Lahan yang di kleam Hutan Lindung oleh KPHL melalui DLHK Kepri, dan dimanfaatkan petani dipersoalkan PT BMW.

Anehnya, jatuh dan ketimpa tangga yang dialami petani lantaran yang mengusir dan merusak tanaman mereka bukan pihak Pemerintah (KPHL) atau DLHK Kepri namun dilakukan oleh puluhan preman suruhan PT BMW yang diduga sudah mencuri dan memploting lahan Hutan Lindung Negara.

Mirisnya lagi, ketika perusakan pondok dan tanaman yang dialami sejumlah warga petani di Lome oleh puluhan preman suruhan BMW dilaporkan ke Polres Bintan, laporan mereka justru ditolak mentah- mentah oleh oknum Polisi bernama Febri.

Sejumlah petani yang melapor mengatakan, Oknum Polisi yang tidak berpakaian dinas bernama Febri itu tidak mau menanggapi laporan perusakan pondok dan tanaman mereka malah ngotot menanyakan hak surat kepemilikan apa yang dimiliki warga petani sementara sudah di jelaskan bahwa mereka memanfaatkan Tanah Kawasan Hutan lindung.

“Oknum Polisi yang tidak berpakaian dinas bernama Febri itu tidak mau menanggapi laporan perusakan pondok dan tanaman kami malah ngotot menanyakan hak surat kepemilikan apa yang dimiliki warga petani.

Warga petani saat melapor di Polres Bintan  pada 19 Juli 2021 lalu

“Meski sudah dijelaskan kami hanya memanfaatkan tanah negara yang terlantar dikawasan Hutan lindung, namun oknum polisi bernama Febri itu tidak mengubrisnya,” unggap warga petani.

Saat ini para petani didampingi Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI) Tanjunginang-Bintan akan melaporkan secara resmi kepada Polda Kepri, tembusan Mabes Polri, Menkum Ham dan Presiden terkait alasan tidak diterimanya laporan perusakan pondok dan tanaman petani yang dilaporkan ke Polres Bintan pada (19/7/2021) lalu.

Hingga berita ini dimuat awak media ini belum berhasil menghubungi oknum Polisi Polres Bintan bernama Febri guna konfirmasi dan klarifikasi.

Poto Peringatan Negara Kepada Petani Bahwa Tanah yang dikelola Mereka adalah Hutan Lindung dan ditempelkan dipondok Warga petani 

Sebelumnya diberitakan, Ketua Lembaga KPK Kepri, Kennedy Sihombing meminta agar KPK menggusut Legalitas Kepemilikan Tanah HGB Milik PT BMW.

Dimana dikatakannya tekad keras Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil untuk memberantas Para Mafia Tanah ditunggu masyarakat Bintan.

Hal itu dikatakan Ketua Lembaga Komando Pemberantas Korupsi (Lembaga KPK) Kepri, Kennedy Sihombing saat melaporkan dugaan tindak pidana terkait legalitas kepemilikan tanah HGB milik PT BMW.

Poto Gambar Titik Kordinat dalam Peta Lokasi Hutan Lindung di Lome yang Dikelola para Petani

“Kita akan laporkan terkait dugaan tindakan pidana legalitas kepemilikan tanah HGB milik PT BMW kepada KPK, tembusan Mabes Polri, Kemen ATR/BPN, Ombusmand dan Pak Presiden,” kata Kennedy

Perlu diketahui sudah 30 tahunabn Pulau Bintan darurat agreria. Separuh tanahnya telah di kuasai para mafia yang diduga ingin merampas tanah rakyat dan tanah negara.

“Demi NKRI, kami meminta kepada KPK agar mengusut tuntas Legalitas Kepemilikan Tanah HGB milik PT BMW serta anak Perusahaanya karena diduga ada perampasan hak Rakyat dan Negara disana,” tegasnya.

Poto Gambar Global Peta Lokasi kawasan lahan/tanah di Pulau Bintan 

Dugaan pertama yakni, adanya penyerobotan tanah masyarakat yang belum pernah dibayar, namun sudah diploting masuk dalam area HGB tanah milik PT BMW.

Dugaan kedua antara lain, Pencurian tanah hutan lindung dan tanah resapan air milik negara yang juga telah diploting masuk kedalam HGB tanah milik PT BMW atau anak Perusahaannya.

Pengaduan perdata sudah di laporkan, kini kita masuk dalam pelaporan dugaan tindak pidana. “Kami tunggu tindakan KPK untuk menelusuri asal usul kepemilikan HGB tanah milik PT BMW.

Jika KPK membuka kasus dugaan korupsi legalitas Kepemilikan Tanah HGB milik PT BMW dan anak Perusahaanya kami yakin banyak pejabat daerah sebelumnya akan terciduk,” tutupnya. (Sukur)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here